Beranda Formulir Pengaduan Panduan Pengaduan
Nama Komentar
Safni Alwaliyah
Denok Kec.Lumajang
Waktu pengiriman : 24 Maret 2022  |  Sudah ditanggapi  |  Lihat Tanggapan
Pengaduan Kepada : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
assalamualaikum pak.buk saya safni dari denok mau menginfokan masalah sertifikat prona 1. tahun lalu sekitr bulan april sertifikat saya keluar dengan biaya 250rb waktu itu saya gak punya biaya untuk menebus ahkre gk saya ambil sertifikat nya 2. rencana saya 2 bulan yang lalu mumpung saya punya rejeki mau ambil sertifikate dari pihak desa sudh angkat tangan 3. katae masih kurang lebih 150an sertifikat yang belum diambil, dari pihak desa denok menunggu jadwal dari pihak bpn ke denok untuk penyerahan sertifikat lagi 4. kira2 kapan yaa pak. buk jadwal nya ke denok. soale saya butuh sertifikat buat nyekat rumah. tanah saya masih jadi satu sama punyae mbak. takute bila suatu saat ad apa2 kalau saya gk punya pegangan sendiri sertifikate tanah saya juga kenak mohon bantuane trimakasih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bayu Samudra
Kedungmoro Kec.Kunir
Waktu pengiriman : 22 Maret 2022  |  Sudah ditanggapi  |  Lihat Tanggapan
Pengaduan Kepada : Bagian Tata Pemerintahan
hai, bagian tata pemerintahan (btp) lumajang. ini bukan keluhan, hanya saja permohonan informasi yang mungkin menjadi ranah btp. saya memohon informasi mengenai kontak aktif dari bpn/kantor tanah lumajang, nomor kontak yang aktif dan fast respon. kenapa demikian, pertama bpn lumajang memang ada medsos, ig dan twitter, aktif, selalu post, tapi satu arah, gak ada feedback. wa pun ada, tapi nomornya gak terdaftar di wa, jadi lucu, nyantumin nomor wa tapi gak bisa di wa karena gak terdaftar. email bpn ada yang pengaduan, tapi gitu gak ada balasan. nomor telpon duduk bpn yang tercetak di tembok bpn, gak aktif atau gak terpakai. jadi, seakan bpn menutup diri, kami masyarakat hanya pengen tahu sampai dimana proses penerbitan shat, mengingat kami pun berurusan dengan pihak desa terlebih tanah yang akan diterbitkan shat nya beda dengan administratif saya, beda desa beda kecamatan. saya harap btp lumajang dapat membalas aduan ini dengan nomor kontak bpn lumajang, entah itu kepala bpn lumajang, staff nya, bagian pertanahan, atau bagian apa gitu. sangat dimohon ya, bapak/ibu btp lumajang. satu lagi, bukan nomornya petugas kebersihan bpn lumajang lho ya, sebab pkl bpn lumajang ya pegawai bpn lumajang juga sih. oke, terimakasih.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mujib Ridwan
Gesang Kec.Tempeh
Waktu pengiriman : 22 Maret 2022  |  Sudah ditanggapi  |  Lihat Tanggapan
Pengaduan Kepada : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mohon dibantu untuk pengurusan akte lahir dewasa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safni Alwaliyah
Denok Kec.Lumajang
Waktu pengiriman : 21 Maret 2022  |  Sudah ditanggapi  |  Lihat Tanggapan
Pengaduan Kepada : Kecamatan Lumajang
assalamualaikum pak. buk saya safni mau menyampaikan masalah progam prona 1. tahun lalu didesa denok progam petinggi lama mengadakan progam prona, sekitar bulan april yang lalu sertifikat keluar dengan biaya 250rb. disaat itu saya gak punya biaya untuk mengambil, ahkre gak saya ambil 2. 2 bulanan yang lalu mumpung saya punya rejeki saya mau ambil sertifikat, saya datang ke balai desa. balai desa angkat tangan sudah tidak mau tau, saya datang ke petinggi baru, dia bilang minta kuintasi sama surat lampiran ke podmas atau tangan kanan petinggi lama nanti tak beri surat pengantar untuk ke bpn. saya datang lah ke rumahe podmas itu, disana saya minta kuintasi sama lampiran gak dikasih katae dia gak berani. malah saya dibulet2kan disuruh kesana kesini tanpa ad kepastian 3. setelah kejadian itu, podmas wa saya, katae mau diusahan 2 mingguan sertifikat bisa diambil, tiap hari saya wa terus gimana kabare ad kepastian enggak, dia bilang iyaa hari minggu diambil tapi dengan biaya 500rb iyaa saya sanggupin soale saya butuh. ee tiba2 maleme wa lagi katae gak jadi soale pihak bpn repot gak mau bpn kalau cuman 1 orang. trus sampek sekarang gak ad kabar 4. 1 minggu yang lalu saya coba datang ke rumahe petinggi lama, kata dia iya ini sudah ad 5 orang masih kurang 5 orang lagi. harus ada 10 orang baru bisa ambil sertifikat. pihak bpn kalau cuman orang sedikit katae gak mau. sampek sekarang belum ad kabar. saya butuh sertifikat buat nyekat rumah pak, soale tanah masih jadi 1 sama mbak, mbak sudah pegang sertifikt sendiri sedangkan saya belum. takute bila terjadi apa2 tanah saya juga kenak kalau gaak punya sertifikat kan 5. yaa allah padahal cuman mau ambil sertifikat yang sudah jadi, kenapa kok dibikin ruwet ap karna orang gak punya jadi bisa diginiin yaa pak. rencana saya mau urus sendiri ke bpn tapi podmas bilang percuma saya datang kesana gak bakal dilayani katae minta tolong pak.buk saya harus gimana, padahal sertifikat sudah jadi tinggal ambil kok dibikin ruwet makasih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bayu Samudra
Kedungmoro Kec.Kunir
Waktu pengiriman : 21 Maret 2022  |  Sudah ditanggapi  |  Lihat Tanggapan
Pengaduan Kepada : Badan Pajak dan Retribusi Daerah
hai, bprd lumajang. ini bukan pengaduan, cuma saran yang harus segera ditindak lanjuti. mengenai pembayaran pbb lumajang, ampun susah bener. saat ini chanel pembayaran hanya dari bankjatim dan kantorpos aja. kan bisa ke pihak desa? iya bisa, bisa hilang uang pbb nya. ini pengalaman pribadi aja, sudah saya sampaikan di okto-nov 2021 kepada dua pegawai bprd via wa. saran saya, kenapa bprd lumajang terutama proses pembayaran pbb tidak seperti kota/kab di jatim lainnya yang telah membuka berbagai macam chanel pembayaran, baik dari gojek, tokopedia, aplikasi perbankan (mandiri livin), linkaja, dll. kenapa begitu susah? (minim saluran pembayaran) mengingat ini zaman digital, anak muda akan jauh terbantu dengan pembayaran yang mudah, cepat, tepat, dan fleksibel kapanpun dimanapun bisa. melalui smartphone mereka. ayolah, buka chanel pembayarn lebih banyak, seperti kab jember, kab/kot probolinggo, kab banyuwangi, gojek bisa, livin mandiri bisa, link aja juga bisa. lumajang kapan? saya gak berharap dapat terealisasi dengan singkat, mungkin sulit, tapi demi asas transparansi, akuntabel, transformasi digital, ayo diagendakan! satu lagi, sppt pbb mohon, kalau sudah berganti kepemilikan hak atas tanah langsung diubah aja, gak perlu kita sendiri yang ubah, ini ribet, masak ya, instansi bprd dan bpn (kantah lumajang) gak ada kerjasama akan hal ini? sekali lagi, mohon masukan ini jangan hanya ditampung, tolong direalisasikan, paling tidak satu tahun kedepan sudah bisa di launching. harapannya, kemudahan akses dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bayar pbb, toh pemilik hak atas tanah udah kebanyakn generasi melek teknologi. terima kasih. gak ada pengaduan kok, hanya saran semoga menjadi lebih baik.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------