Salam...

Terima Kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Peraturan mengenai hal perlindungan satwa atau larangan perburuan sebagaimana telah diajukan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah pada Tahun 2019 kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak disetujui karena kewenangan tersebut diatur oleh aturan yang ada di pusat/nasional. Mengenai Peraturan Desa yang akan dibuat harus berdasarkan pada Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dengan melakukan penyampaian laporan/pengaduan kepada Kepolisian atau TNI secara lisan atau tertulis.

terima kasih.