Wa'alaikum salam wr. wb.

1. Perusahaan dilarang menahan ijazah sebagai jaminan seorang pekerja bekerja pada perusahaan tertentu. Hal ini bertentangan dengan pasal 42 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016.

2. Tentang ganti rugi yang harus dibayar jika pekerja berhenti dari pekerjaannya, tidak diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut dapat dibuat didalam perjanjian kerja di masing-masing perusahaan. Jika pekerja tanda tangan pada perjanjian kerja tersebut, maka pekerja harus patuh pada isi dari perjanjian kerja yg telah ditandatangani para pihak.

3. Karena penahanan ijazah tidak diperbolehkan, maka seharusnya perusahaan juga tidak boleh meminta sejumlah uang untuk menebus ijazah.

Saran kami : Silahkan dikomunikasikan baik-baik dengan pihak manajemen atas apa yg menimpa anda. Jika tidak ada titik temu, maka buatlah surat pengaduan secara tertulis yg ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dimana domisili anda bekerja.